uu pokok kepegawaian. com dari halaman hukum online, pada Selasa, (9/05/2023), tiga golongan tersebut meliputi, PNS, TNI-Polri, dan tenaga honorer. uu pokok kepegawaian

12 Tahun 1999, yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. Undang Undang Nomor Berapakah Yang Mengatur Tentang Pokok Pokok Kepegawaian adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur. termasuk dalam hukum kepegawaian di Indonesia. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negara terdiri atas PNS, TNI, POLRI, dan Pegawai Negeri lainnya. 1 2 PEGAWAI NEGERI SIPIL. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang ketentuan pemberian izin pegawai diubah dengan UU No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU Nomor 8 Tahun 1974 tersebut terdiri dari enam. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian ; UU No. Namun pada pasal lainnya juga dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 2 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2. Undang. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang. Pada pasal 1 angka 22 UU No. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, aturan mengenai PNS mengacu pada UU Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. ASAS . UU No. U. 5 Tahun 2014 sistem manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit. Rezim UU 8/1974 beserta perubahannya, hanya mengenal istilah “pegawai negeri” yang mencakup PNS, Anggota Tentara Nasional IndonesiaVersi UU No. Revisi PP 48 tahun 2005 5. Berlakunya UU ASN tidak secara langsung membatalkan PP No. METADATA PERATURAN. 30 UU Pokok Kepegawaian Dr. Ketentuan sebelum UU ASN yang mengatur cuti ada di Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepgawaian pada pasal 8. Cara Menyusun SKP. Pengertian Kode Etik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan. Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraTahun 1999 Jo UU No. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah. Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau. Kepala Badan Kepegawaian Negara 1. 18. com dari halaman hukum online, pada Selasa, (9/05/2023), tiga golongan tersebut meliputi, PNS, TNI-Polri, dan tenaga honorer. 1961. Fungsi Kode Etik Profesi. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan. Kemungkina,bisa dilaksanakan pada Januari 2013 nanti,” tandas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Papua Barat ini. Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. 8 Tahun 1974 pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ID : 27 HLM. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Subjek. Undang-Undang No 8 Tahun 1974. 2. (BKN), perlu mengganti Perpres Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian yaitu : 1. ” Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); . Berikut perbedaan substansi antara Undang-Undang Pokok Pokok Kepegawaian dengan RUU ASN:: UU nomor 43 tahun 1999 jo UU nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian SUBSTANSI: RUU tentang Aparatur Sipil Negara versi 17 Juli 2013 atau di sini : Pasal 15: 1 Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri. adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian antara lain tentang kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku serta juga perbuatan didalam melaksanakan tugas dan juga. TENTANG. Undang-Undang (UU) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 18, LN. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUU ASN hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Suparno (1992:85), Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Revisi dan sinkronisasi pasal-pasal dalam UU 32 tahun 2004, PP 98/2000, PP 11/2002, PP 9/2003, PP 54/2003 4. Dilansir garut. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. guru/dosen; Jawaban: B. Pokok-Pokok Kepegawaian. kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang- Undang. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 4 | 4. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Pengertian ASN dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang. Pasal 3 (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebgai unsur aparatur negara yang bertugas utntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 19 a. Mengingat : 1. e. PenyusunanRencanaKerjaAnggaran (RKA) dan ProgramKerja Sub Bagian; b. ( PNS tersebut tidak perlu di BAP). 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 1 UPT Perpustakaan 07. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU No. UU No. Download Soal & Jawaban Pilihan Ganda OTK Kepegawaian Kelas 11 Semester Gasal. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : a. 37 Tahun 2004 Tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik dengan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang. Secara garis besar, ASN menciptakan basis karir terbuka sedangkan UU Pokok Kepegawaian justru menyebabkan basis karir. com dari halaman hukum online, pada Selasa, (9/05/2023), tiga golongan tersebut meliputi, PNS, TNI-Polri, dan tenaga honorer. 5 Tahun 1998: url:MATERI POKOK PERATURAN. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Glosarium. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil 3. Menurut M. so that, the government generates constitution number 43 in 1999 as a. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kepmendagri 08/2001 PNS Menjadi Kepala Desa. UUD 1945 Download: 3: Kebijakan Pemerintah dan Tata Negara Download: 4: KORPRI Download: 5: Pengetahuan Perkantoran Download: 6: Manajemen Kepemimpinan Download: 7: Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja UB Download: 8: Bahasa Indonesia Download: 9: Sejarah Indonesia. 43 Tahun 1999 2 Memiliki kewenangan untuk mengadministrasi berkas izin pegawai 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan untuk membuat konsep. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 21 Juli 1961Peradilan Kepegawaian Pasal 35 Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 263, TLN NO. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 48 Tahun 2005, PP No. didalam “faktor Menimbang” harus mencantumkan nomor dan tanggal surat penahanan sementara , tanggal mulai penahanan sementara dan sangkaan perbuatan pidananya. Peraturan Perundang-undangan. Fokus dalam penelitian ini berkisar seputar, peran, kedudukan, status dan fungsi PPPK dalam manajemen kepegawaian Negara. : Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Mengacu UU tersebut maka. Berdasarkan UU Pokok Kepegawaian, diamanatkan oleh Presiden untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah yang bertujuan untuk membantu presiden dalam Memanajemen Pegawai Negeri Sipil di Daerah. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. PERUBAHAN UU 8-1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 30 September 1999: Pejabat yang Menetapkan: BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara: Tahun. 43/1999 profesionalitas menjadi ruh UU. Maka ketiadaan adanya skema kekaryaan dalam aturan kepegawaian negara di Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun. Materi sosialisasi RUU ASN. 9Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Pokok Kepegawaian. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Undang Nomor 43 T ahun 1999 T entang Pokok-Pokok Kepegawaian. 19 Tahun 1960 UU Pokok Kepegawaian No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang. PP No. Judul. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karir, jabatan yang hanya dapat diduduki oleh PNS yang terdiri dari 2 jenis, yaitu. SOEKARNO Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. pangkat yang tepat waktu akan berdampak pada kenaikan gaji pokok. Pasal 3 (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebgai unsur aparatur negara yang bertugas utntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara. Diubah dengan : UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam. pokok-pokok kepegawaian. PENGATURAN MANAJEMEN ASN POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PNS) UU No. Prinsip dalam administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut: Prinsip wewenang dan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1961. 8 Tahun 1974 Tentang UU poko kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1974 mengatur…. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Istilah pegawai biasanya lebih ditujukan kepada orang yang bekerja di…. Baca Juga: Begini Cara Menghitung Gaji Bersih Karyawan Nominal dan komponen penggajian. bagi PNS sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. January 2014 - 10:50. 20,. T. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 43 Tahun 1999 UU No. Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerja perusahaan negara menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. 5 Tahun 1999 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. Bahasa Indonesia. Menurut UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menuntut pemerintah untuk dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik dalam struktur dan manajemen ASN. Apabila PNS tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% dari pensiun-janda/dudanya. TENTANG DATABASE PERATURAN. Sedangkan dalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian penempatan jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, prestasi kerja, serta jenjang pangkat namun tanpa indikator yang jelas mengenai sistem penilaiannya. UU tersebut kemudian diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. Pokok-Pokok Kepegawaian UU No. Selain itu, adanya stigmaUU NO 43 TH 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NO 8 TH 1974 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Tipe Dokumen. UU NO 14 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAB X UPAYA ADMINISTRATIF, Pasal 75 sampai. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. 5 Tahun 1999 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. Setelah UU ASN lahir, ketentuan di atas digantikan dan muncul Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). U. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 18, LN. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. JAKARTA – Setidaknya terdapat tujuh substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), yang membedakan dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana. Setelah era Tahun 1974 segera dilakukan perubahan oleh DPR bersama masih memerlukan peraturan Pemerintah pada Tahun 1999 menjadi pelaksanaan, yaitu : Peraturan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pemerintah (PP), Peraturan Presiden Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun (Perpres), Keputusan Menteri,. UU No. Nomor. Kenaikan Gaji Berkala; Alih Fungsi Jabatan; Cuti Luar Tanggungan Negara; Cuti Pegawai; Izin Belajar;JPNN. 8 Pokok-Pokok Kepegawaian. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a, bahwa dalam rangka. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Isi Singkat. SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN Sumber Hukum Kepegawaian Sumber pokok hukum kepegawaian di Indonesia, menurut Utrech (1990) antara lain terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Intruksi Menteri. 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kine ja nyata. Indonesia, Pemerintah Pusat Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974. Formasi Pegawai negeri Sipil. 1961 No. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena sudah dianggap tidak sesuai. Tugasnya merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan. Untuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa. Pemberian gaji didasarkan pada beban kerja, tanggung jawan, dan risiko. Biro Umum & Kepegawaian. Pelatihan-pelatiahan kerja dirasa perlu untuk meninhkatkan kinerja Pegawa Negeri Sipil sesuai dengan bidangnya, diadakannya diklat/pelatihan akan lebih. andi mappajaji. - UU nomor 8 tahun 1974. Isu-isu strategis lingkup kepegawaian secara umum maupun. 2020/NO. Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Menteri; Peraturan Kepala BKN; Peraturan Rektor; Informasi Pelayanan. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kepegawaian dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Halaman ini telah diakses 7339 kali. Bahasa. Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama. 1106/Ka/08/2001 NOMOR : 34A Tahun 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor. Kongkres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; PP Nomor 15 Tahun 1979. id - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. (Pasal 77) (1) Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 384; PERATURAN GO.